Perkembangan Demokrasi di Asia Afrika

Sesudah berakhirnya PD II muncul beberapa negara asia dan afrika. Walaupun berbeda kebudayaan,geografis dan perkembangan sejarahnya, akan tetapi pada hakekatnya semua negara itu menghadapi persoalan yang sama yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri susunan tradisional, susunan masyarakat berlapis,serta tingkat ekonomi yang rebdqh menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi sesuai dengan "rising ecpectations" dari rakyatnya.

Demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun Indonesia memiliki masalah pokok yakni bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.

Masa 1945-1959
UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional,beserta mentri mentrinya yang memiliki tanggung jawab politik.kabinet pada masa pra-pemilihan tahun 1955 tidak bertahan lama, sehingga menghambat peembangan ekonomi dan politik.Ada faktor faktor yang mendorong Ir.Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit presiden 5 juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945

Masa 1959-1965
Ciri-ciri periode ini adalah :
▪Dominasi dari presiden
▪ Terbatasnya peranan politik
▪ Berkembangnya pengaruh komunis
▪Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur politik

Pada masa ini dekrit presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemcetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, serta pada masa inipula G.30 SPKI berakhir dan membuka peluang untuk dimukainya masa demokrasi Pancasila.

Masa 1965-

Landasan formil dari periode ini adalah pancasila, UUD 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Masa ini mengadakan tindakan korektif dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD yang telah terjadi pada masa demokrasi termpimpin.

Pada masa ini beberapa hak azazi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuhh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai-partai politik untuk bergerak menyusun kekuatan.

Kehidupan demokrasi yang berjalan di Benua Afrika tergolong masih sangat muda. Dalam melihat sistem demokrasi yang berjalan di suatu negara, indikator yang penting untuk dijadikan parameter ialah mengenai political security yang ada di negara tersebut. Political security memberikan jaminan politik bagi setiap warga negara untuk dapat terlibat dalam pemerintahan dan sesuai dengan prinsip ekualitas politik. Political Security juga mencakup mengenai masalah pelaksanaan pemilu (demokrasi prosedural) yang merupakan salah satu indikator penting bagi pelaksanaan demokrasi di suatu negara.
●Political security merupakan salah satu bentuk human security yang memberikan jaminan keamanan bagi tiap-tiap warga negaranya untuj memperoleh kebebasa dalam politik sesuai prinsip demokrasi.
● Rakyat diberikan jaminan kebebasan menuampaikan suaranya terhadap pemerintahnya. Political security mencakup hal-hal seperti: pelaksanaan pemilu, partisipasi aktif dari rakyat dalam pemilu, keefektifan media dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintahan, parlemen yg berfungsi dengan baik sebagai sarana aspirasi rakyatnya, dan benuk jaminan lainnya dalam politik

Pelaksanaan pemilu menyangkut peran dan partisipasi aktif rakyat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu serta kebebasan mereka untuk memilih. Dengan merujuk pada fakta-fakta kehidupan politik yang ada di Benua Afrika, maka negara-negara tersebut digolongkan dalam tingkatan klasifikasi yang terbagi menjadi empat kategori yaitu strong state, weak state, shadow/bandit state, dan failed/collapsed state

Jaminan keamanan politik (Political Security) masyarakat adalah salah satu komponen terprnting dalam melihat kehidupan demokrasi di Benua Afrika. Yang kemudian difokuskan lagi kepada proses pelaksanaan demokrasi prosedural (pemilu) yang ada di tiap - tiap negara yang berbeda di Benua Afrika.